Network
Jurnal Makassar - Sudah lama Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi polemik.
Belakangan, Presiden Joko Widodo membuat arahan agar UU ITE ini direvisi.
Untuk itu, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin turut angkat bicara terkait UU ITE.
Baca Juga: Bikin Mewek, Arsya Hermansyah: Adek Juga Mau Sakit, Biar Bisa Sama Bunda dan Kakak
Menurutnya, UU ITE memang terdapat dua pasal yang krusial dan harus diperhatikan.
"Sebenarnya UU ITE ini merupakan hasil revisi dengan memerhatikan masukan dari berbagai kalangan, dan memang ada dua pasal yang krusial yaitu Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2," kata TB Hasanuddin dikutip Jurnalmakassar.com dari Pikiran-rakyat.com dengan judul Tanggapi soal revisi UU ITE, TB Hasanuddin : memang ada dua pasal krusial tapi sudah sesuai KUHP.
Kedua pasla tersebut, kata dia saat pembuatannya memang menjadi perdebatan tapi lanjut TB Hasanuddin pasal tersebut sudah mengacu dan sesuai dengan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Baca Juga: Rela Berbagi Point, Hansi Flick Akui Perlawanan Bielefeld
"Pasal 27 ayat 3 ini acuannya KUHP Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik dan menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan," kata dia.
Kedua pasal ini, Pasal 27 dan Pasal 28 harus dipahami oleh para penegak hukum agar tak salah dalam penerapannya.
"Apalagi pasal 27 itu sifatnya delik aduan," tambahnya.
Baca Juga: Sosok Menyerupai Pocong Dikejar Anjing Terekam CCTV di Jeneponto, Pemilik Sadar Saat Bangun Tahajjud
Sementara, Pendiri Partai Gelora, Fahri Hamzah lebih kritis melihat UU ITE bahkan dia mengusulkan agar Undang-undang ITE yang saat ini tengah menjadi polemik, sebaiknya dihapus.
Hal itu disampaikan melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada Selasa, 16 Februari 2021 pagi.
Menanggapi pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD, pendiri Partai Gelora tersebut pun mengusulkan agar UU ITE dihapus.
"Pagi Prof, Alhamdulillah, usul saya, cabut aja UU ITE," tulisnya.***
