Network
Jurnalmakassar.com - Hasil Rukyatul Hilal yang digelar oleh Kanwil Kementerian Agama Sulsel di Hotel Pantai Wisata Galesong, Kabupaten Takalar, Rabu, 22 Maret 2023 potensi jatuh pada 23 Maret 2023.
Berdasarkan pengamatan yang terjadi, Pemerintah RI, Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah sama-sama akan memulai awal Ramadhan 1444 H atau 2023 M akan terjadi Kamis, 23 Maret 2023.
Kepala Kanwil Kemanag Sulsel Khaeroni mengatakan bahwa pada penentuan awal Ramadhan biasanya terjadi perbedaan, akan tetapi melihat hasil Rukyatul Hilal hari ini dan menyimak hasil di sejumlah lokasi di indonesia.
Baca Juga: Rangkaian Laptop Lenovo Terbaru dengan Teknologi Lebih Pintar Hadir di Kota Makassar
“Sepertinya tahun ini berpotensi akan sama awal Ramadannya,” kata Khaeroni.
Dikatakan Khaeroni, bawha Jelang maghrib 22 Maret 2023 di sejumlah titik pemantauan di Indonesia termasuk di Sulsel, posisi bulan (Hilal) sudah berada pada angka 7 derajat 33 Menit 28 detik.
“Angka tersebut sudah memenuhi kriteria baru yang pernah ditetapkan secara bersama oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dengan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat dan sudah memenuhi kriteria Wujudul Hilal [WH],” ujar Dia.
“Jadi potensi Awal Ramadhan Tahun ini bisa seragam, bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriyah / 2023 Masehi jatih pada 23 Maret 2023,” jelasnya.
Baca Juga: Cari Mobil Bekas? Bazaar Kalla Toyota TRUST Jual Beli Kendaraan Bekas
Meski begitu, Khaeroni mengatakan untuk kepastiannya masih menanti hasil sidang Isbath yang digelar di Pemerintah dalam hal ini Kemenag RI yang digelar Malam ini.
Khaeroni sendiri mengungkapkan penyebab utama perbedaan penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha yang terus berulang karena belum ada kesepakatan terkait kriteria awal Hijriyah.
“Prasyarat utama untuk terwujudnya unifikasi kalender Hijriyah harus ada otoritas tunggal. Otoritas tunggal akan menentukan kriteria dan batas tanggal yang dapat diikuti bersama,” katanya.
Khaeroni berharap, ke depan, pemerintah dan sejumlah pihak terkait dapat mengupayakan ada satu sistem tunggal.
“Sehingga keterbukaan semua pihak bisa membuat satu kalender yang mapan ada otoritas tunggal, kriteria tunggal, dan batas tanggal yang disepakati bersama agar dapat dijadikan rujukan semua pihak dan mempersatukan umat,” ujarnya.***
