Network
Jurnal Makassar - Ketua Jaringan Sekolah Digital Indonesia (JSDI) Ramli Rahim menilai guru di Kabupaten Bone yang mengunggah gaji di media sosial sebagai keluh kesah tenaga pendidik yang digaji rendah.
Ramli menilai selama ini pemerintah baik pusat maupun daerah tidak mengalokasikan anggaran yang besar untuk dunia pendidikan.
"Kasus yang terjadi di Bone memang patut menjadi perhatian. Apalagi diketahui APBD di Bena hanya menganggarkan 0,4 persen untuk pendidikan," katanya, 15 Februari 2020.
Baca Juga: Pemecatan Guru Honorer di Bone Jangan Terulang, Perlu Regulasi Lindungi Honorer
Ia menyebut, dalam kasus ini yang bertanggungjawab bukan hanya kepala daerah, namun juga anggota dewan karena merekalah yang menetapkan besaran APBD.
Ramli menyebut, gaji guru yang kecil tidak hanya terjadi di Kabupaten Bone saja, tapi juga terjadi di hampir semua darah di Indonesia. Kebutulan saja Bone yang menjadi viral.
"Gaji guru yang kecil ini seperti kasus gunung es, kita bersyukur melalui kasus ini bisa kembali menyadarkan pemerintah pentingnya memperhatikan pendidikan yang selama ini terbaikan," ujarnya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPD Prihatin Terhadap Nasib Guru Honorer di Bone yang Dipecat karena Posting Gaji
Berkaiatan dengan gaji yang diterima oleh guru honerer, beberapa tahun belakang ini ada titik terang karena adanya janji untuk kontrak PPPK.
"Tapi, PPPK juga diperpanjang setiap tahunnya. Dan maksimal hanya lima tahun," jelasnya.
Sebelumnya, seorang guru di Kabupaten Bone bernama Elvira diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar karena mengunggah besaran gaji di media sosial.
Baca Juga: Ini Roster RRQ Hoshi untuk Turnamen MPL Season 7, Tidak Ada Nama Xinnn
Padahal kata Elvira, Ia mengunggah gaji bukan untuk mengeluh, melainkan untuk dirinya bisa lebih bersyukur. ***
