JurnalMakassar.com-- Ada kabar yang kurang baik bagi masyarakat, khususnya yang ingin daftar ASN melalui Rekrutmen CPNS 2023. Hal ini sehubungan dengan jadwal seleksi ASN.
Pasalnya, Pembukaan pendaftaran kerja ASN yakni CPNS 2023 pada tahun ini berpotensi diundur, karena disebabkan beberapa hal.
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengungkapkan bahwa jadwal pembukaan rekrutmen CASN dan CPNS 2023 dapat diundur jika formasi dari Kementerian Lembaga dan Pemda tidak segera ditetapkan.
Baca Juga: Penerima KJP Plus Wajib Diberi Pekerjaan oleh Pemerintah? Cek Faktanya!
Jadi, rekrutmen CPNS 2023 bisa batal atau diundur, karena penentuan formasi Kementerian Lembaga (KL) dan pemerintah daerah (pemda) belum rampung.
Bima mengaku, pihaknya hanya bisa menjalankan seleksi ASN dengan aman, jika jumlah formasinya sudah dikeluarkan akhir Juni.
Bima tidak mengetahui, mengapa pihak Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah, terlambat untuk menyerahkan formasi tersebut.
Namun, ia menyadari bahwa penentuan formasi sangat penting, untuk pelaksanaan rekrutmen, termasuk persiapan anggaran.
Baca Juga: Cara Cek Status Daftar Nama Penerima Bansos PKH 2023, Ada Nama Anda?
Bima juga menjelaskan, bahwa kebutuhan formasi CPNS 2023 berasal dari berbagai kementerian, lembaga, dan daerah, yang saat ini masih sibuk dengan banyak hal.
Oleh karena itu, belum semua formasi masuk. Jika formasi tersebut tidak lengkap hingga akhir Juni, Kementerian PANRB juga akan mengalami kesulitan dalam menentukan kebutuhan yang rasional.
Apabila formasi selesai ditetapkan pada akhir Juni, proses seleksi CPNS dapat dilaksanakan hingga Desember 2023.
Namun, Bima juga menyampaikan kehati-hatiannya terhadap waktu yang lebih lama, karena harus memperhatikan jadwal pemilihan umum yang dapat berbahaya.
Baca Juga: Beredar Video Jemaah Haji Embarkasi Makassar dengan Narasi Diterlantarkan, Begini Penjelasannya
Keamanan adalah prioritas bagi BKN, sehingga tidak boleh melaksanakan kegiatan apa pun selama pemilihan umum.
Demikian kabar jadwal rekrutmen CPNS 2023 diundur, karena penentuan formasi Kementerian Lembaga (KL) dan pemerintah daerah (pemda) tak kunjung rampung.***