Network
Jurnal Makassar – Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memberikan tuduhan terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aplikasi Peduli Lindungi.
Dugaan aplikasi peduli lindungi melanggar Hak Asasi Manusia terdapat dalam laporan Keduataan Amerika yang berjudul Laporan Negara Tentang Praktik Hak Asasi Manusia 2021: Indonesia.
Dalam laporan tersebut tertulis “Pemerintah mengembangkan Peduli Lindungi, sebuah aplikasi smartphone yang digunakan untuk melacak kasus COVID-19. Peraturan pemerintah berupaya menghentikan penyebaran virus dengan mewajibkan individu yang memasuki ruang publik seperti mal untuk check-in menggunakan aplikasi. Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah.”
Baca Juga: Sejumlah Publik Figur Terseret Kasus DNA PRO, Ada Ivan Gunawan hingga Rizky Billar dan Lesti Kejora
Anggota DPR RI Saleh Partaonan mengatakan bahwa hal ini tidak bisa dianggap remeh.
"Tuduhan itu tidak bisa dianggap remeh. Apalagi, aplikasi Peduli Lindungi disinyalir menyimpan data masyarakat secara ilegal dan tanpa izin,” ungkap Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulis dilansir dari dpr.go.id
Saleh menjelaskan bahwa aplikasi Peduli Lindungi menyimpan data. Mulai dari nama, NIK, tanggal lahir, email, dan jejak perjalanan penggunanya.
Baca Juga: Hamka Hamzah Tinggalkan RANS Cilegon FC, Pilih Kembali ke Squad Juku Eja PSM Makassar
Hampir semua tempat ramai yang didatangi, wajib scan barcode untuk check in.
Tentu data-data itu semua tersimpan di dalam aplikasi Peduli Lindungi.
