Network
JurnalMakassar.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai langkah inovatif dalam mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah di Hotel Claro pada tanggal 4 Oktober 2023.
Peluncuran KKPD Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi yang pertama di Kawasan Indonesia Timur. Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) pada 3 Oktober 2023. Dalam sambutannya, beliau meminta agar Pemerintah Daerah segera mempercepat implementasi KKPD guna mendukung meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Daerah.
Kegiatan launching ditandai dengan seremonial penyerahan secara simbolis Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah, yang merupakan principal KKPD, oleh Direktur Utama Bank Sulselbar, Yulis Suandi, kepada Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, Salehuddin; disaksikan oleh Anggota Dewan Gubernur (ADG) Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin.
Baca Juga: Shopee Hadirkan Terobosan Baru dengan COD Cek Dulu, Solusi Praktis Belanja Online
Dalam penerapannya, penggunaan KKPD provinsi Sulawesi Selatan akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga akhirnya diterapkan pada seluruh OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, ADG Bank Indonesia, Filianingsih mengatakan bahwa KKPD dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan governance pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah. “Dengan total belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencapai Rp800 triliun setiap tahunnya, kami di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadikan implementasi KKPD sebagai concern bersama.”
Kehadiran KKPD menjadi perwujudan langsung program prioritas Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu mewujudkan kemudahan pelayanan publik dan investasi. “Pengimplementasian KKPD memberi kemudahan dan percepatan dalam penyelesaian pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah, melancarkan perputaran ekonomi masyarakat khususnya bagi penyedia jasa Usaha Kecil dan Menengah”, tutur Dr. Bahtiar.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Raih Dua Penghargaan TP2DD Terbaik di Indonesia
Penandatanganan Serentak 14 Pemkab/Kota
