Baca Juga: Ketua PBNU KH Said Aqil Siroj Jabat Komisaris PT KAI, Menteri BUMN: Diperlukan Tokoh Umat
“Kami akan minta pertanggungjawaban penjabat Wali Kota terkait anggaran yang dipakai lelang jabatan itu,” kata dia.
Kata dia, jauh sebelum dibuka seleksi lelang jabatan, pihaknya sudah memperingatkan kepada pemerintah kota Makassar untuk tidak dibuka lelang jabatan.
Karena itu akan boros anggaran karena wali kota terpilihlah yang akan memimpin Kota Makassar kedepannya, dan harus sesuai dengan visi dan misinya.
“Sekarang, pastimi wali kota terpilih mengulang, karena tidak sesuai dengan visi-misi dengan dia punya. Kalau saya, memang harus dilelang kembali,” katanya.***