Network
"Keputusan perusahaan kepada para pekerja tidak bersandar pada aturan dan payung hukum yang jelas. Itu bukti nyata bahwa pembungkaman demokrasi dan pelarangan berserikat berupaya dimatikan oleh perusahaan," ujar Ikbal dalam orasi politiknya.
Mukhlis selaku humas dalam keterangannya mengatakan, masalah yang menimpa pekerja telah di adukan ke Disnaker (Dinas Ketenagakerjaan) Kota Makassar.
"Kita telah mediasi ke Disnaker terkait dengan masalah ini, pihaknya akan berupaya untuk bekerja semaksimal mungkin," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, aksi yang dilakukan oleh APBM hari ini sebagai respon atas dicabutnya peliburan pekerja oleh perusahaan.
Baca Juga: INFO SEHAT: Tips yang Perlu Diperhatikan Penderita Diabetes Selama Melakukan Traveling
"Perusahaan telah kembali mempekerjakan para buruh yang pernah diliburkan tanpa landasan yang jelas," tambahnya.
Dengan demikian APBM yang tergabung dari PSBM, IPPEMSI, dan FPPI menuntut:
- Naikkan upah buruh dan wujudkan pendidikan gratis
- Hapus outsourcing
- tolak Omnibus Law
