Jurnal Makassar - Kondisi negara Sri Lanka saat ini berada di jurang krisis ekonomi dan bangkrut akibat kegagalan pemerintah bayar utang.
Gubernur bank sentral Sri Lanka, Nandalal Weerasinghe, mengakui negaranya tidak mampu membayar utang.
“Posisi kami sangat jelas, kami mengatakan bahwa sampai mereka melakukan restrukturisasi (utang kami), kami tidak akan mampu membayar. Jadi itulah yang Anda sebut default pre-emptive," ucapnya, dilansir dari Independent.
Baca Juga: Gempa Bumi di Afghanistan Tewaskan 1.000 Orang dan 600 Terluka
Sri Lanka yang terletak di Kepulauan Samudra Hindia itu kini dihantam badai kemacetan akibat krisis ekonomi.
Negara yang berpenduduk sebanyak 22 juta orang tersebut telah melewati masa tenggat pembayaran utang selama 30 hari dengan biaya utang sebesar 63 juta poundsterling.
Mata uang anjlok, inflasi yang kian meningkat, hingga kelangkaan bahan bakar dan kebutuhan pokok lainnya menjadi hantaman besar yang melanda Sri Lanka hingga saat ini.
Penyebab bangkrutnya Sri Lanka seperti dilansir dari indiatimes.com dipengaruhi berbagai faktor.
Baca Juga: PSM Makassar Hadapi Kuala Lumpur City di Piala AFC, Skuad Juku Eja Optimis Raih Poin Penuh
Di antaranya, pengeluaran pemerintah yang tinggi, pemotongan pajak yang menguras pendapatan negara, pinjaman besar ke negara China yang telah jatuh tempo, serta tidak terlepas dari isu Pandemi Covid-19 yang mewabah.
Efek domino yang terjadi dengan situasi krisis akhirnya berdampak terhadap kemacetan operasional pelayanan pemerintah, ditutupnya sekolah-sekolah, kepolisian militer dan sebagainya.
Terjadinya resesi ekonomi nasional setidaknya tidak terlepas dari pengelolaan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
Pemberian bantuan subsidi di berbagai kebutuhan masyarakat hingga menekan harga pajak yang terus menurun menjadi salah satu penyebab utama negara mengalami kekurangan pendapat.
Baca Juga: Raisa Siap Tanding Bulutangkis Lawan Hesti Purwadinata
Selain itu, kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam nasional yang tidak kondusif, gagal menutupi biaya operasional penjualan ke luar negeri.***