Network
Jurnal Makassar – Politisi PDIP Arteria Dahlan akhirnya meminta maaf karena telah mendesak Jaksa Agung memecat Kajati yang Berbahasa Sunda.
Arteria Dahlan dilaporkan oleh aliansi masyarakat Sunda setelah diduga melontarkan kalimat yang bernuansa SARA.
Dilansir dari Kabar Priangan, Permohonan maaf dari Arteria Dahlan dilontarkannya seusai memberikan klarifikasi kepada DPP PDIP terkait polemiknya yang membuat masyarakat sunda marah.
Baca Juga: Arteria Dahlan Dianggap Rasis dan Bikin Gaduh, 3 Tokoh Ini Pasang Badan Untuk Masyarakat Sunda
“Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,” ujar Arteria dalam rilis yang diterima kabar-priangan.com dari DPP PDIP hari ini, Kamis, 20 Januari 2022.
Permintaan maaf itu Ia sampaikan didampingi oleh Hasto Kristianto Sekjen DPP PDI Perjuangan bersama Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun.
Di tempat yang sama, Arteria menuturkan bahwa ia siap menerima sanksi apapun yang diberikan dan berharap bisa belajar dari pengalaman.
"Saya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai. Sebagai Kader Partai saya siap menerima sanksi yang diberikan Partai,” tuturnya.
Baca Juga: Arteria Dahlan Desak Kajati Dipecat karena Pakai Bahasa Sunda, Ridwan Kamil: Minta Maaf!
“Saya belajar dari persoalan ini, dan terima kasih atas seluruh kritik yang diberikan ke saya, pastinya akan menjadi masukan bagi saya untuk berbuat lebih baik lagi," kata Arteria Dahlan yang dikutip dari Pikiran Rakyat.
Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat “ogah” meminta maaf dan menyatakan bahwa pernyataannya adalah sesuatu yang profesional.
Namun setelah aliansi masyarakat Sunda melaporkannya ke Polda Jawa Barat, ia pun akhirnya mau mengakui kesalahan.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya siap memperjuangkan masalah hukum di Indonesia.
Baca Juga: Kemensos Optimalkan Dana Bansos, Lansia dan Disabilitas Bisa Dapat Bantuan
"Saya sendiri akan lebih fokus dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, khususnya di dalam memerangi mafia narkoba, mafia tanah, mafia tambang, mafia pupuk, mafia pelabuhan,bandara,laut, mafia pangan dan BBM, dan berbagai upaya penegakkan hukum lainnya," kata politisi PDIP itu. ***
