Network
Jurnal Makassar – Pemindahan ibu kota masih terus menuai polemik. Meskipun Undang-undangnya sudah diketok palu, namun penolakan tidak pernah surut.
Penolakan kali ini berasal dari para akademisi. Tidak tanggung-tanggung ada 45 orang yang menolak pemindahan Ibu Kota. Komunitasnya bernama Narasi Institute.
Di laman change.org, Narasi Institute telah membuat sebuah kampanye. Judulnya: Dukung Suara Rakyat: PAK PRESIDEN, 2022-2024 BUKAN WAKTUNYA MEMINDAHKAN IBUKOTA.
Baca Juga: Mamat Alkatiri di Somasi: Sindir Presiden dan Wapres
Petisi yang berisi penolakan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut, memiliki beberapa argumen. Para inisiator menganggap bahwa masyarakat sedang kesusahan secara ekonomi. Jadi tidak ada urgensi bagi pemindahan ibu kota negara.
Seharusnya pemerintah lebih fokus menangani varian baru omicron yang membutuhkan dana yang besar dari APBN dan PEN.
Alasan lain, penyusunan naskah akademiknya tidak dilakukan secara komperhensif dan parsitipatif. Terutama tentang dampak lingkungan dan daya dukung pembiyaan.
Menurut petisi di laman change.org lokasi yang dipilih berpotensi menghapus pertanggungjawaban kerusakan yang disebabkan para pengelola tambang batu bara. Tercatat ada 73.584 hektar konsesi tambang batu bara di lokasi recana ibu kota baru.
Baca Juga: Dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun Laporkan Dua Anak Presiden Ke KPK
Dari kajian tersebut, para inisiator petisi meragukan kalau pemindahan Ibu Kota Negara adalah untuk kepentingan publik.
