Network
Jurnal Makassar – Saat menjadi pembicara di Seminar Nasional "Meneguhkan Pancasila sebagai Falsafah Bangsa dan Dasar NKRI" Majelis Kridatama Pancasila di Yogyakarta, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D mempopulerkan salam Pancasila.
Sejak awal saat membawakan materi, Yudian Wahyudi terus memopulerkan Salam Pancasila kepada peserta. “Pada intinya, BPIP ingin memperkenalkan salam yang dibutuhkan dalam menjaga persatuan Indonesia tanpa mengganggu akidah”, ujarnya.
Tidak hanya soal salam Pancasila yang dipopulerkannya, Yudian Wahyudi menyoroti bagaimana prestasi Bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno pada awal masa kemerdekaan sebagai sebuah negara baru. "Bangsa kita ini bangsa terbaik di muka bumi dalam konteks pembangunan negara baru. Bikin negara baru yang terbaik di muka bumi adalah Bangsa Indonesia," kata dia.
Baca Juga: Djumala Tanggapi Dino Djalal: Diplomasi Perdamaian Bukan Pabrik Tempe
Dirinya juga mengatakan, Soekarno mampu mengelola perbedaan yang terjadi di dalam negeri dan kemudian membawa Indonesia tampil di pentas internasional.
"Jadi Bung Karno itu pada zamannya merupakan tokoh ketiga dari tiga tokoh dunia. Yang pertama Presiden Amerika Serikat, kedua Presiden Uni Soviet, dan ketiga Presiden Republik Indonesia," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum. mengakui, dengan menurunya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila, berdasarkan survei Badan Nasional Penaggukangan Terorisme terdapat 85 persen milenial terpapar radikaliame.
Di sisi lain, hasil Survey Saiful Mujani Research, masyarakat yang bisa menyebut sila-sila Pancasila dengan benar sebanyak 64,6%, dan tidak bisa sama sekali menyebut sila Pancasila sebanyak 12,3%. Hal ini sangat memprihatinkan karena hampir 23 tahun tidak mengenal Pancasila setelah era reformasi.
Baca Juga: Sejarah Singkat Lahirnya Pancasila Pada 1 Juni
Hal tersebut karena Tap MPR II/MPRS/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa atau P4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Satu tahun kemudian Lembaga BP7 dibubarkan, dan saat penggantian Undang-undang Sikdiknas mata ajar Pancasila dihilangkan atau bukan merupakan mata pelajaran wajib.
