Belanja APBN 2023 Capai Rp54,53 Triliun, Meningkat 13 Persen

- 30 Januari 2024, 17:08 WIB
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Sulawesi Selatan (Sulsel) Supendi (tengah) saat merilis APBN Angin Mammiti
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Sulawesi Selatan (Sulsel) Supendi (tengah) saat merilis APBN Angin Mammiti /JurnalMakassar.com

JurnalMakassar.com - Belanja Negara APBN Sulsel hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp54,53 Triliun atau 98,08% dari pagu. Terdapat peningkatan sebesar 13% atau Rp7,91 Triliun belanja negara pada bulan Desember, sehingga APBN Anging Mammiri hingga 31 Desember 2023 mengalami defisit sebesar Rp37,89 Triliun, sedangkan secara nasional deficit APBN mencapai Rp347,6 Triliur atau 1,65% dari PDB.

Kepala Kanwil DJPb Prov Sulsel, Supendi memgatakan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Anging Mammiri mencapai Rp24,38 Triliun atau sebesar 96,80% dari target. Belanja ini difokuskan untuk percepatan penyelesaian infratruktur prioritas, penyaluran bansos, dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu.

Supendi mengatakan, adapun dana Transfer Ke Daerah (TKD) Anging Mammiri terealisasi sebesar Rp30,15 Triliun atau sebesar 99,14%, keduanya tumbuh positif secara yoy dari tahun 2022. Untuk Belanja Negara Regional Sulawesi Selatan, kinerja Belanja Pegawai sebesar Rp8,81 Triliun atau 98,92% (tumbuh 2% yoy).

Baca Juga: Makin Memanas Marry My Husband Episode 10, Kang Ji Won Bongkar Perselingkuhan Mantan Tunangan

“Digunakan antara lain untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada Pegawai Negeri meliputi PNS dan TNI/Polri, Dokter Pegawai Tidak tetap, Pejabat negara, serta Uang Makan PNS dan Belanja Uang Lauk Pauk TNI/Polri dan lainnya,” kata Supendi, Selasa 30 Januari 2024.

Supendi menambahkan, untuk kinerja Belanja Barang sebesar Rp10,07 Triliun atau 96,68% (tumbuh 30% yoy). Selain digunakan untuk keperluan operasional satuan kerja K/L, anggaran Belanja Barang juga digunakan untuk Pembangunan Lanjutan Pasar Tempe Sengkang di Kab. Wajo, Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan, Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Pada Lintas Bira-Jampea, Jampea-Labuan Bajo, Jampea-Marapokot, dan lain-lain.

Untuk kinerja Belanja Modal sebesar Rp5,43 Triliun atau 93,72% (tumbuh 44% yoy), yang digunakan antara lain untuk Pembangunan Bendungan Pamukkulu Paket 1 & 2 Kab. Takalar, Pembangunan Jalur Kereta Api Siding Mangilu – Tonasa, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Baliase Kab. Luwu Utara, dan lain-lain.

“Untuk kinerja Belanja Sosial sebesar Rp0,080 Triliun atau 99,99% dari pagu, yang digunakan antara lain untuk Kelompok Rentan yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial, Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP, dan Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra,” ujarnya.

Baca Juga: Pemkot Makassar Siap Lindungi 35 Ribu Pekerja Rentan dengan Program BPJSTK

Pada triwulan IV 2023, dalam upaya mendukung pencapaian sasaran kinerja satuan kerja, beberapa Pemerintah Daerah memberikan hibah berupa uang dan barang. Tercatat hibah uang Rp55,45 Miliar yang disalurkan kepada 4 penerima juga hibah dalam bentuk barang senilai Rp9,34 miliar yang diberikan oleh 9 penerima.

Pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum dilakukan sebagai langkah strategis pemerintah untuk mendukung proses demokrasi dan menjamin terselenggaranya pemilihan yang berkualitas. Pada triwulan IV 2023, total hibah mencapai Rp1,56 Triliun.

Pajak daerah hingga 31 Desember 2023 mengalami growth terbesar pada sektor pajak daerah yaitu 27,07% atau sebesar Rp7,205 Triliun, disusul Retribusi daerah yang tumbuh positif 3,27% atau sebesar Rp377 Miliar. Adapun kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi Rp395,40 Miriar dan PAD lain yang sah sebesar Rp2,02 Triliun.

“Kinerja Pajak konsumtif terbesar diperoleh dari Pajak Rokok sebesar Rp702,66 Miliar, Pajak Restoran sebesar Rp327,4 Miliar, Pajak Air sebesar Rp197,67 Miliar, dan Pajak Hotel sebesar Rp147,78 Miliar,” jelasnya.

Baca Juga: Wali Kota Makassar Instruksikan SKPD Optimalkan Serapan Anggaran dan PAD

Lebih lanjut kata Supendi, TKD Sulawesi Selatan hingga 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp30,15 Triliun, naik sebesar 1,72% dibanding tahun lalu, disebabkan disebabkan penurunan oleh pada jenis transfer Dak Fisik, Dana Bagi Hasil, dan Dana Desa, yang masing-masing secara berurutan mengalami minus growth sebesar -29,23 persen, -18,45 persen, dan -3,00 persen.

Sementara itu, kata Supendi penyaluran KUR per sektor usaha hingga Desember 2023 mencapai Rp15,49 Triliun, mengalami minus growth sebesar -12,2%. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan masih menjadi sektor usaha terbesar penyaluran KUR sebesar Rp6,5 Triliun disusul sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp5,5 Triliun.

Penyaluran UMi per sektor usaha hingga Desember 2023 mencapai Rp251,85 Miliar, mengalami growth 17,3%. Perdagangan Besar dan Eceran menjadi sektor usaha terbesar penyaluran UMi sebesar Rp248,20 Miliar disusul sektor usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp2,49 Miliar.

Regional Sulawesi berkontribusi 7,3% dari capaian pertumbuhan nasional. Meskipun risiko dan ketidakpastian global masih tinggi, kinerja perekonomian Indonesia masih terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi nasional masih terjaga di level 5% dan Sulawesi Selatan di 4,05%, Inflasi terkendali, tekanan terhadap nilai tukar dan suku bunga mereda, dan neraca perdagangan tetap surplus.

Baca Juga: Love Wins All milik IU Jadi Lagu Pertama yang Raih all-kill di 2024

“Untuk ekonomi Sulawesi Selatan masih terjaga solid ditandai dengan neraca perdagangan yang kuat, aktivitas konsumsi yang bertumbuh, dan inflasi yang terkendali. APBN mampu menjaga stabilitas, melindungi daya beli, dan menopang agenda pembangunan secara optimal,” jelas Supendi.***

Editor: Aan Febriansyah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah