Network
Jurnal Makassar - Bertempat di Aula Laga Ligo Kantor Bupati Luwu Utara, menjadi langkah awal dalam meningkatkan sinergi dan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan negara baik APBN maupun APBD di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
Melalui penandatanganan Mou kerja sama antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan dengan Bupati Luwu Utara.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan sebagai representasi dari peran dan fungsi Kementerian Keuangan di Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Jadi Saksi Terdakwa Agung Sucipto, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman Mengaku Tidak Kenal
Antara lain fungsi Chief Economist yang bertujuan untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan antara pengelolaan keuangan pada pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga dapat mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
Penandatanganan MoU menjadi titik tolak awal dalam mewujudkan komitmen bersama dan peningkatan awareness terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara.
Dikatakan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Syaiful, MoU atau kesepakatan kerjasama yang baru saja ditandatangani bersama dengan Bupati Luwu Utara, merupakan titik awal bagi Kementerian Keuangan yang dalam hal ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan dukungan kepada Kabupaten Luwu Utara
“Baik dukungan data maupun percepatan penyaluran Dana Transfer khususnya DAK Fisik serta pendampingan peningkatan kualitas laporan keuangan pemda,” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga akan memberikan perhatian penuh bagi percepatan penyaluran Dana Transfer dengan menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan.
