Network
JurnalMakassar.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar berhasil meminimalisir adanya dugaan pelanggara Pemilihan Umum (Pemilu) dari Januari 2023 hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota legislatif pada 3 November lalu.
Ketua Bawaslu Kita Makassar, Dede Arwinsyah dalam keterangannya kepada media mengatakan pihaknya dari awal tahapan hingga penetapan DCT tidak ada pelanggaran maupin sengketa yang terjadi.
"Jadi dari awal tahapan di Bawaslu Makassar ini zero pelanggaran dan sengketa," katanya ditemui di Kantor Bawaslu Makassar, Jalan Hertasning, Senin 13 November 2023.
Baca Juga: Mahasiswa Desak Polisi Tindak Pelaku Rudapaksa di Polres Gowa
Kata Dede Arwinsyah tidak adanya catatan pelanggaran maupin sengketa yang terjadi sebab pihak dari Bawaslu lebih banyak melakukan pencegahan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau hanya memberikan teguran baik lisan maupun tulisan.
Dede Arwinsyah memberi contoh, seperti saat pencalonan Caleg bagi ASN harus ada surat pengajuan pemberhentian dan itu langsung ditanggapi oleh KPU. Jadi kita hanya memberikan himbauan.
Selama 10 bulan, Dede Arwinsyah menyebut pihaknya hanya mengeluarkan 19 surat imbauan kepada KPU Makassar dan semuanya direspon dengan baik.
"Jadi hingga penetapan DCR hanya 19 surat imbauan sampai penetapan DCT," tambahnya.
Baca Juga: PP Muhammadiyah Selenggarakan Uji Publik Capres dan Cawapres, Muhaimin: Pasangan Amin Siap Hadir
Lebih lanjut, Dede Arwinsyah menyebut bahkan jumlah bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Kota Makassar saat DCS mencapai 751 namun setelah penetapan pada 3 November 2023 atau beberapa hari lalu hanya 741 yang berhasil lolos atau ada beberapa orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
